Masa Depan Kurikulum Pendidikan Indonesia dan Minimnya Gaji Guru

 

Membicarakan realita sistem pendidikan kita memang tak ada kata berakhir, selalu timbul hal-hal atau masalah-masalah baru yang menuntut untuk diselesaikan. Seperti contoh persoalan kurikulum pendidikan sekarang yang mengalami perubahan terlalu cepat, dari kurikulum 1994 ke KBK, dan KBK ke KTSP. Terutama KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang hanya berumur sekitar dua tahun. Tak sedikit guru yang kaget dan kurang begitu mempersiapkan diri menghadapi pergantian kurikulum ini. Hal ini awalnya sangat mengganggu aktivitas pendidikan walaupun banyak juga guru yang paham dan mengerti serta dapat mengkondisikan diri terhadapnya.

Tak hanya itu, muncul segelintir wacana yang menyatakan bahwa bongkar pasang kurikulum seperti ini hanya dijadikan proyek kepentingan politik tertentu untuk menggelembungkan dana, yang akhirnya dikorupsi dan diselewengkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Akibatnya, banyak dana alokasi pendidikan yang dikeluarkan pusat kepada setiap lembaga pendidikan yang tidak tepat sasaran. Tak sedikit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan tidak sebagaimana mestinya. Maka, efek riil yang muncul ialah gedung sekolah banyak yang sudah uzur dan siap ambruk, banyak guru yang sangat kewalahan menghadapi apa yang diminta pusat dan berbagai masalah lainnya. Bahkan ada sebuah sekolah yang sangat tertekan oleh peraturan pusat yang menuntut ini dan itu, sampai-sampai kepala sekolah sangat suntuk dan tak mengerti apa yang harus dilakukan. Sehingga diambil sebuah kebijakan, semua proses operasional sekolah ditentukan sendiri, membuat kurikulum sendiri, membuat bahan ajar sendiri, membuat model rapor sendiri dan sebagainya.

Mereka juga dihadapkan berbagai masalah yang lain. Beberapa hari ini, beberapa media massa menyuguhkan sebuah iklan yang sangat menggiurkan, yakni wacana sekolah gratis. Pemirsa pasti langsung menyimpulkan, dana yang diberikan pemerintah kepada setiap sekolah sangatlah besar. Mereka berpikiran mekanisme transferisasi dana dari pusat sepertinya sangat efisien tanpa adanya penyelewengan sedikitpun. Maka efek yang timbul ialah banyak wali murid yang enggan membayar uang pembangunan (gedung). Padahal tidak demikian faktanya, sekolah gratis hanya dijadikan isu sementara agar masyarakat terbuai dengan rayuan dan iming-iming pemerintah belaka. Dana BOS memang setiap sekolah menerima, tetapi bukan berarti uang SPP digratiskan begitu saja. Sebab, dana BOS hanya untuk kepentingan operasional sekolah dan belum mencukupi bagi pembangunan infrastruktur sekolah. Sehingga pihak sekolah membutuhkan kerjasama dengan wali murid dengan membayar uang SPP setiap bulan.

Dari berbagai masalah tersebut, yang sangat ironis ialah minimnya gaji seorang guru. Masih banyak guru atau dosen yang hidup serba pas-pasan. Bahkan diantara mereka banyak yang menerima gaji dibawah taraf kepantasan, yakni seperti yang telah diatur oleh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kurangnya gaji seperti ini tidak hanya dialami oleh guru honorer, namun ada juga yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri. Akibat gaji yang sangat kurang tersebut, tak jarang guru ketika diluar aktivitasnya, mereka menyempatkan diri mencari nafkah diluar pekerjaan pokoknya sebagai pengajar. Seakan-akan nafkah yang diperoleh di luar lebih menghidupi keluarganya disamping mengajar, seperti berjualan di pasar, tukang becak, tukang ojek, bahkan pemulung. Mirisnya, tak sedikit dari mereka yang sangat bersyukur dan menganggap pekerjaan tambahan diluar lebih penting dan lebih menyejahterakan keluarganya daripada pekerjaannya sebagai guru sehingga enggan membuat tugas-tugas layaknya guru yang lain. Pembuatan rancangan pembelajaran, silabus dan RPP mereka tinggalkan, sebab terkesan hanya membuang-buang waktu dan mengganggu pekerjaan sampingannya. Akibatnya, mereka jarang memperoleh predikat guru profesional lantaran kurangnya mendapat perhatian dalam hal finansial dari pemerintah.

Apabila perhatian pemerintah terhadap akuntabilitas seorang guru sudah sangat berkurang, lalu bagaimana nasib peserta didik nantinya yang sangat membutuhkan perannya dalam menghadapi masa depan mereka? Tak sedikit peserta didik yang ketika lulus hanya membawa ijazah dan title saja tanpa ada perubahan dari dalam diri, baik keilmuan dan akhlak mereka. Banyak kasus yang melibatkan antara siswa dan guru, seperti tindak kekerasan hingga kasus pelecehan seksual yang dilakukan guru terhadap siswa. Itu semua diakibatkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan yang telah dirancang dan kurikulum yang dibuat. Serta tidak adanya tali penghubung (ikatan kekeluargaan) yang kondusif antara para guru dengan pemerintah.

Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita membiarkan pendidikan kita terus mengalami penurunan dan terus jatuh ke dalam jurang keterpurukan? Rancangan kurikulum pendidikan kita dewasa ini memang sudah sangat bagus dan benar-benar menunjang kredibilitas sosok seorang guru yang unggul dan profesional di bidangnya. Kurikulum sekarang yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), merupakan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi pendidik dan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan, yakni di masing-masing sekolah. Sekolah sudah tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan dan pengajaran, sebab pengembangan kurikulum sepenuhnya diberikan kepada masing-masing sekolah. Hal ini menuntut masing-masing guru membuat rancangan dan bahan ajarnya sendiri, dan disertai dengan pelaksanaan dan strategi yang cocok bagi model pengajarannya demi kesuksesan peserta didik itu sendiri. Hanya saja, kedaulatan seorang guru juga wajib diperhatikan. Mereka berprofesi sebagai guru tidak semata-mata mendidik peserta didik agar berhasil, namun mereka juga bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya sehingga sangat membutuhkan gaji yang pantas untuknya. Jika tidak, mereka akan meninggalkan pekerjaannya sebagai guru dan beralih mencari pekerjaan lain sehingga yang menjadi korban adalah peserta didik itu sendiri selaku penerus generasi bangsa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa seorang guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Di sekian banyak tugas yang dibebankan kepada guru tersebut, maka tentu saja menguras dan mengorbankan banyak waktu dan tenaga, dan tentunya menuntut imbalan gaji yang pantas mereka terima atas kerja keras mereka. Apabila kewajiban seorang guru telah terpenuhi namun imbalan gaji yang diperoleh sangat jauh dari harapan, maka dampaknya mereka akan sering mengeluh. Keluhan mereka terkadang sampai pada taraf ekstrim, seperti melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di depan sebuah gedung lembaga tertentu – misal dinas pendidikan –, hingga mogok mengajar.

Mengacu pada persoalan diatas, maka sangat perlunya dibentuk kurikulum yang dapat mengikat antara pemerintah, guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran serta diiringi dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Program KTSP yang sedang berjalan diharapkan terus dikembangkan dan disempurnakan demi terwujudnya sistem pendidikan yang diharapkan kita bersama. Walhasil, reformasi dalam bidang pendidikan semacam ini tidak akan ada gunanya jika hanya menitikberatkan pada pengembangan teori saja dan tidak ada kesinambungan gerak antara pusat dan daerah, lembaga pendidikan dengan instansi pendidikan, dan pendidik dengan peserta didiknya. Pada akhirnya, persoalan ini semua tentunya bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, namun semua yang termasuk kategori penyelenggara pendidikan, mulai pemerintah pusat hingga sekolah, pendidik, sarjana pendidikan, praktisi pendidikan, stake holder, bahkan masyarakatpun turut ikut andil dalam mengembangkan sistem pendidikan kita. Semoga persoalan ini dapat terselesaikan tanpa melahirkan permasalahan baru yang lebih pelik dan rumit lagi.

Sumber: Inspirasi dari buku “Agenda Pendidikan Nasional” Karangan Benni Setiawan. Penerbit Ar-Ruzz Media Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s